DEMOKRASI - Usulan Dewan Pakar Partai Golkar agar Idrus Marham sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketum Golkar dinilai salah arah. Pasalnya, buka...
DEMOKRASI - Usulan Dewan Pakar Partai Golkar agar Idrus Marham sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketum Golkar dinilai salah arah. Pasalnya, bukan domain dan kewenangan Dewan Pakar mendesak pengurus harian yang sedang fokus menyelematkan Partai Golkar.
"Apa yang dilakukan oleh Dewan Pakar itu salah sarah, karena melanggar aturan organisasi. Maklum, mungkin mereka itu merasa masih berkuasa atau post power syndrome," ujar Ariady Achmad, mantan anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar di Jakarta, Senin (20/11/2017).
Ariady juga mengkritik langkah Dewan Pakar menyebarkan hasil keputusan rapat internal ke publik. Sebab, cara-cara seperti ini justru membikin kegaduhan baru karena melanggar peraturan organisasi, bahkan cenderung membuat kisruh internal Partai Golkar.
"Ini justru membingungkan dan membahayakan Partai Golkar. Sebab, beredarnya hasil keputusan rapat dalam lembaran berkop atau berlogo Partai Golkar hanya pengurus DPP yang bisa mengeluarkan. Jadi apa yang dilakukan Dewan Pakar preseden buruk bagi pengelolaan Partai Golkar," tegas Ariady Achmad.
Seperti diketahui, Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono, mengatakan Idrus Marham akan menjadi Plt Ketua Umum. Idrus nantinya harus melaksanakan tugas kegiatan DPP Partai Golkar sehari-hari.
"Dan khususnya untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan Munaslub (musyawarah nasional luar biasa) Partai Golkar sesegera mungkin," kata Agung usai melaksanakan rapat pleno bersama jajaran Dewan Pakar di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (20/11/2017).
Adapun Plt Sekjen Golkar, Dewan Pakar mengusulkan tiga nama, yakni, Agus Gumiwang Kartasasmita, Lamhot Sinaga dan Sarmuji. Selain itu, lanjut Agung, Munaslub digelar hanya untuk mencari pengganti Setya Novanto.
SUMBER
