DEMOKRASI - Ketua DPR RI Setya Novanto mengaku telah mengajukan perlindungan hukum kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Upaya ini dilalukan...
DEMOKRASI - Ketua DPR RI Setya Novanto mengaku telah mengajukan perlindungan hukum kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Upaya ini dilalukan menyusul penetapannya sebagai tersangka dan kini menjalani penahanan dalam kasus Korupsi KTP Elektronik.
KPK menjebloskan Setnov ke rumah tahanan (rutan) pada Senin (20/11/2017) dini hari, setelah sebelumnya melakukan pemeriksaan. KPK memeriksa Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut setelah 'mengeluarkannya' dari RSCM Jakarta. Setnov sempat menjalani perawatan di RSCM pascakecelakaan di Kawasan Permata Hijau, Jakarta Barat.
Meski menerima penahanan, dia mengaku tetap melakukan perlawanan terhadap proses hukum yang dilakukan KPK atas dirinya.
"Saya sudah melakukan langkah-langkah dari mulai melakukan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) di Kepolisian dan mengajukan surat perlindungan hukum kepada Presiden, maupun kepada Kapolri, Kejaksaan Agung dan saya sudah pernah praperadilan," ungkap Setnov di Gedung KPK Jakarta, Senin (20/11/2017).
Pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, membenarkan pernyataan kliennya itu. "Sudah minta perlindungan hukum ke Presiden dan Komisi III. Beliau melakukan segala upaya hukum sesuai prosedur," ujar Fredrich.
Pengajuan perlindungan hukum sudah dilayangkan pekan lalu dan masih menunggu jawaban.
"Jawabannya tergantung Presiden," kata dia.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta Novanto patuh terhadap hukum.
"Saya minta, saya minta Pak Setya Novanto mengikuti proses hukum yang ada," kata Jokowi setelah menghadiri sarasehan di DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (17/11/2017).
Jokowi optimistis mekanisme hukum di Indonesia bisa berlaku sebagaimana seharusnya.
"Saya yakin proses hukum di negara kita ini berjalan dengan baik," kata Jokowi.
SUMBER
