METROJAYA.INFO - Pernyataan Menteri Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan yang mencatut alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai landa...
METROJAYA.INFO - Pernyataan Menteri Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan yang mencatut alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai landasan kajian dicabutnya Moratorium Reklamasi Teluk Jakarta adalah tidak benar. Hal itu ditegaskan oleh ikatan alumni ITB, yang menyebut rekomendasi Luhut hanya sepihak dan tidak ada kaitan dengan alumni ITB.
Salah satu penggagas petisi tolak reklamasi teluk Jakarta, Ayub Laksonl mengatakan Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) menolak keras Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Dalam pernyataannya, Luhut Binsar Pandjaitan mengesankan adanya dukungan Alumni ITB dalam kajian yang merekomendasikan pencabutan Moratorium Reklamasi Teluk Jakarta.
“Saudara Ridwan Djamaluddin Ketua Alumni ITB adalah bawahan langsung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) maka pendapat dan rekomendasi Saudara Ridwan Djamaluddin perihal Pencabutan Moratorium Reklamasi Teluk Jakarta adalah bagian dari pekerjaaannya,” ungkap Ayub dalam konfrensi pers di Hotel Sofyan, Menteng, Selasa (24/10/2017).
Ayub menjelaskan Ridwan Djamaluddin menjabat sebagai Deputi Menko Bidang Kemaritiman. Sehingga, tidak ada relevansinya dengan posisinya sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni ITB (IA ITB).
“Karena IA ITB haruslah independen tidak bisa diintervensi oleh siapapun,” tegasnya.
Senada, Penggagas Petisi Tolak Reklamasi Teluk Jakarta, Muslim Armas mempertanyakan sikap pihak yang telah melakukan kajian dan mendukung reklamasi. Sebab, menurutnya setelah berita pencabutan Moratorium keluar, tidak ada satupun yang mengaku telah mengeluarkan kajian yang mendukung reklamasi Teluk Jakarta. Menurutnya kajian yang telah dilakukan semuanya berisikan penolakan reklamasi untuk dilakukan.
“Kajian-kajian yang sudah ada adalah menolak reklamaai. Saat Pak Harto berkuasa pun, sudah ditentang. Sikap kita konsisten, siapapun presidennya tidak masalah. Dari tahun 1995 keluar Keppres-nya,” ujarnya
“Bagi kami sesuatu yang tidak benar tidak usah dilakukan,” pungkas Muslim.
SUMBER
