METROJAYA.INFO - Ke depan dibutuhkan pemimpin-pemimpin, baik pusat maupun daerah, yang reformis, senang dengan pembaharuan-pembaharuan, sena...
METROJAYA.INFO - Ke depan dibutuhkan pemimpin-pemimpin, baik pusat maupun daerah, yang reformis, senang dengan pembaharuan-pembaharuan, senang dengan inovasi-inovasi, jangan rutinitas. Membuat terobosan yang baru, mempercepat, dan melayani masyarakat. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan arahan kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang hadir dalam acara Rapat Kerja Pemerintah (RKP) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10).
“Berkaitan dengan ekonomi yaitu ekspor. Saya hanya titip, kunci pertumbuhan ekonomi negara sekarang ini bukan di APBN, APBN itu menstimulasi. Kuncinya hanya ada dua sekarang ini, yang pertama ekspor, yang kedua investasi. Ekspor kita ini memiliki kesempatan yang baik, tapi memang pasarnya masih melemah,” tambah Presiden.
lebih lanjut, Presiden menyampaikan komoditas-komoditas Indonesia ini mulai banyak diterima di negara-negara non tradisional. Sekarang kita lihat pertumbuhan ekspor di negara-negara Afrika, di Asia Tengah, di Eropa Timur mulai masuk barang-barang kita. Ini terus dorong ekspor-ekspor seperti itu Kopi misalnya, lanjut Presiden, naik 20 persen pertumbuhannya, ini bagus sekali. Ia juga menambahkan bahwa kakao yang di dalam negeri saja kurang, sehingga daerah-daerah yang memiliki kebun-kebun kakao tahun depan perlu dilakukan peremajaan.
“Tolong hubungi nanti Menteri Pertanian. Kopi juga, hubungi Menteri Pertanian. Yang berkaitan dengan kelapa, ini sekarang sedang laku-lakunya. Eropa, Amerika sekarang kegemaran mereka adalah minum kelapa yang fresh. Saya juga ikut minum sekarang, Bapak/Ibu bisa ikut juga, seminggu 3 kali saja jangan banyak-banyak,” tandas Presiden seraya menyampaikan bahwa ini kesempatan bangsa Indonesia.
Dulu kelapa di Indonesia, menurut Presiden, hampir di semua pantai itu ada, tapi karena tidak ada peremajaan sekarang tinggi-tinggi sekali, ada yang 20 meter, 30 meter. Secara bergurau Presiden menyampaikan bagaimana mau manjat untuk mengambil kelapanya. Ia juga menambahkan bahwa hal ini kesempatan bagi kabupaten-kabupaten yang memiliki ruang-ruang untuk menanam dan nanti di Kementerian Pertanian juga minta nantinya disediakan mengenai ini.
“Hal-hal yang berkaitan dengan pala, rempah-rempah ini sedang ramai-ramainya. Orang kembali lagi ke alam, enggak senang hal-hal yang buatan, yang mengandung kimia. Ini kesempatan kita. Sagu sekarang ini sangat banyak sekali permintaannya, karena tepung sagu gluten free. Hal-hal seperti ini semua kepala daerah harus mengerti, di mana ada peluang segera diambil, karena inilah yang akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di daerah, baik di kabupaten, baik di provinsi,” tambah Presiden.
Hal yang kedua, menurut Presiden, kuncinya investasi. Ia mengingatkan untuk hati-hati dengan investasi, terutama industri dan manufaktur. “Berilah peluang yang sebesar-besarnya pada dua investasi ini. Kalau orang mau investasi ke manufaktur, ke industri, buka lebar-lebar, ini akan menjadikan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, ini akan membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat kita. Kalau perlu enggak usah mikir, kalau mereka datang izin, beri detik itu juga, jangan berbelit-belit lagi kita urusan izin,” tegas Presiden Jokowi.
Jangan lagi ada, tambah Presiden, perizinan yang urusannya sampai minggu, sampai bulan, sampai tahun. Hal ini menurut Presiden membuat malu Bangsa Indonesia karena masyarakat terutama umur-umur produktif membutuhkan lapangan pekerjaan. Ia menambahkan bahwa sekarang ini perlu didorong agar investasi terutama yang padat karya.
“Pemerintah pusat sekarang ini izin sudah bisa 3 jam untuk 9 izin, rampung. Di daerah semestinya 1 menit, 2 menit lah, jangan sampai berjam-jam. Nanti saya akan datangi daerah-daerah yang masih lama perizinannya. Saya mau lihat karena banyak keluhan-keluhan yang masuk ke saya. Beli aplikasi sistem, murah sekali, 25 juta saja dapat,” tambah Presiden seraya menyampaikan bahwa awal tahun depan Indonesia akan punya single submission, izin dari daerah sampai pusat bisa dilacak nanti, mana yang lambat akan ketahuan.
SUMBER
